Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

sumber gambar (http://www.beritalangitan.com)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

       Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. 

       Pada awal dekade 1980-an, perkembangan Islam di Indonesia ditandai oleh munculnya fenomena meningkatnya semangat religiusitas umat yang sering dikenal sebagai lahirnya kebangkitan Islam (Islamic Revivalism). Kebangkitan Islam ini ditandai oleh munculnya gerakan Islam baru yang memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan gerakan atau ormas-ormas Islam yang telah ada sebelumnya, seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Irsyad, Jamaat Khair dan sebagainya.

       Adanya ketegangan-ketegangan politik antara negara dengan umat Islam yang merasa khawatir dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ternyata telah mendorong intensifikasi rasa identitas keagamaan di sebagian kalangan umat Islam.  Menguatnya rasa identitas keagamaan umat tersebut merupakan pembuka jalan bagi masuknya semangat kebangkitan Islam yang saat itu sedang berkembang di Timur Tengah. 

       Munculnya semangat kebangkitan Islam di Indonesia merupakan sebuah blessing in disguise (anugerah terselubung) dari kondisi umat Islam yang sedang terpuruk akibat kebijakan Orde Baru saat itu.

       Kalau kita mau mengamati secara mendalam akan perkembangan Islam di indonesia maka kita harus mengamati mulai dari Islam masuk, penyebaran, pengamalan, perkembangan, dan kondisi yang sekarang kita alami di indonesia. Sebab, peristiwa sejarah merupakan problematika yang meliputi dimensi waktu masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang.  

       Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas makalah ini pada politik Islam masa orde baru, pendidikan Islam masa orde baru, dan kurikulum pendidikan Islam masa orde baru.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Islam Masa Orde Baru

       Pada masa orde baru, umat Islam semakin termajinalkan karena dianggap tidak mendukung pembaharuan yang digulirkan oleh pemerintah, sehingga pemerintahan di kuasai oleh orang-orang Nasionalis, dan partai-partai Islam tidak diberikan kebebasan untuk berkembang. Bahkan pemerintah hanya mengizinkan adanya tiga partai, yaitu wakil partai Islam, wakil partai Nasionalis dan Golongan Karya yang berada dibawah kendali pemerintahan orde baru.

       Islam mulai memasuki wilayah politik indonesia sejak pertama kali negara Indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu). Dengan cara membuat suatu wadah, yaitu mendirikan partai politik. Pada waktu itu partai yang berasaskan Islam yaitu ada dua pertama, Partai Masyumi dan Partai NU. Melalui wadah ini, umat Islam memainkan perannya sebagai seorang politikus yang ingin menanamkan nilai-nilai Islam. Dalam tesis Harun Nasution yang berjudul The Islamic State in Indonesia. The Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masjumi, beliau mengemukakan bahwa ada perbedaan besar antara NU dan Masyumi. Kaum modernis di dalam Masyumi pada umumnya mereka hendak membangun suatu masyarakat muslim dan sebagai akibatnya mereka mengharapkan suatu negara Islam. Kelompok yang diwakili NU lebih sering memperjuangkan suatu Negara sebagai langkah pertama dan melalui negara Islam ini mereka hendak mewujudkan suatu masyarakat Islam. Suatu perbedaan lain adalah, bahwa ulama mendapat kedudukan yang penting dalam organisasi negara konsep NU, sedangkan posisi mereka tidak begitu menonjol dalam pemikiran kaum Masyumi. 

       Setelah jatuhnya orde lama dan berganti orde baru, peran politik Islam dalam negara Indonesia cenderung mengalami kemunduran. Disebabkan karena adanya usaha represif terhadap partai politik yang berhaluan Islam, yang dilakukan oleh penguasa pada waktu itu karena ketakutan akan kehilangan kekuasaannya. Selama kekuasaan orde baru hanya ada tiga partai yang diakui dan boleh ikut dalam pemilu. Partai yang berasaskan Islam pada waktu itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

       Adanya usaha represif yang dilakukan oleh rezim orde baru, yang berkuasa selama 32 tahun, rupanya menimbulkan kekecewaan pada banyak pihak. Puncak dari keramahan tersebut adalah dengan turunnya mahasiswa ke jalan dan menduduki gedung DPR-MPR yang dimotori oleh mahasiswa UIN, UGM, dan UI. Dampak dari demonstrasi tersebut membuat semakin memudarnya legitimasi politik rezim orde baru, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. 

       Babak baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia dimulai. Pada pemilu yang dilangsungkan tahun 1999, organisasi Islam banyak mendirikan partai politik yang berasaskan Islam dan atau berbasis umat Islam. Diantaranya: PPP, PAN, PKB, PNU, PBB, PK sekarang PKS, dll. Pada masa itu simbol-simbol agama sangat mewarnai kancah perpolitikan indonesia. Simbol-simbol keagamaan yang diekspresikan apparatus birokrasi, tentu memiliki makna sosial. Bisa jadi ia merupakan representasi dari kesalehan dan kesadaran spiritual apparatus birokrasi, tetapi juga bukan mustahil ia juga bisa berubah menjadi sumber pengumpulan legitimasi.  Hasil dari pemilu tahun 1999 tersebut membawa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden RI ke-4.

       Sejak pemilu tahun 1999 sampai dengan sekarang, umat Islam mulai kebingungan akan pilihan yang harus ia pegang. Sebab, semuanya mengaku bernafas Islam dan mementingkan hak rakyat. Dalam tubuh partai politik-pun banyak mengalami perebutan kepemimpinan dan atau pecah menjadi beberapa partai. Perubahan setting politik pasca Orde Baru tanpa diduga memberi ruang bagi berkembangnya wacana penegakkan syariat Islam di indonesia.  Seperti yang telah dilakukan oleh Aceh, dan beberapa daerah yang menginginkan penggunaan syariat Islam.

B. Pendidikan Islam Masa Orde Baru

       Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibi pada 21 Mei 1998.  Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. 

       Pada dasarnya seluruh kebijakan yang lahir pada zaman orde baru, termasuk dalam bidang pendidikan, di arahkan pada upaya menopang pembangunan dalam bidang ekonomi yang ditopang oleh stabilitas ekonomi dengan pendekatan sentralistik, monoloyalitas, dan monopoli. Kebijakan dalam bidang politik selanjutnya bisa di lihat sebgai berikut. 

       Pertama,  masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dimulai dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 M), yaitu Mentri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri. Di dalam SKB 3 Menteri tersebut antara lain dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum dan sebaliknya, berhak mendapatkan bantuan, sarana prasarana dan diakui ijazahnya.  

       Kedua, pembaharuan madrasah dan pesantren, baik pada aspek fisik maupun non fisik. Pada aspek fisik pembaharuan dilakukan pada peningkatan dan perlengkapan infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas, seperti buku, perpustakaan, dan peraltan labolatorium. Adapun pada aspek nonfisik meliputi pembaharuan bidang kelembagaan, menejemen pengelolaan, kurikulum, mutu sumber daya manusia, proses belajar mengajar, jaringan Information Technology (IT), dan lain sebagainya. Pembaharuan Madrasah dan pesantren ini ditujukan agar selain mutu madrasah dan pesantren tidak kalah dengan mutu sekolah umum, juga agar para lulusannya dapat memasuki dunia kerja yang lebih luas. Hal ini dianggap penting, agar lulusan madrasah dan pesantren dapat memiliki berbagai peluang untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas, dengan demikian umat islam tidak hanya menjadi objek atau penonton pembangunan, melainkan dapat berperan sebagai pelaku atau agen pembaharuan dan pembangunan dam segala bidang, dengan cara demikian, umat Islam dapat meningkatkan kesejahteraannya di bidang ekonomi dan lain sebagainya.  

      Pembaharuan pendidikan madrasah dan pesantren tersebut dibantu oleh pemerintah melalui dana, baik yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun dana yang berasal dari pinjaman luar negri, seperti dari Islamic Development Bank (IDB) dan Asian Development Bank (ADB). 

       Ketiga, pemberdayaan pendidikan Islam nonformal. Pada zaman orde baru pertumbuhan dan perkembangan pendidikan nonformal yang dilakasanakan atas inisiatif masyarakat mengalami peningkatan yang amat signifikan. Pendidikan Islam nonformal tersebut antara lain dalam bentuk majlis taklim baik untuk kalangan masyarakat islam kelompok masyarakat biasa, maupun bagi masyarakat menengah ke atas. Berbagai majlis taklim baik yang diselenggarakan lembaga-lembaga kajian, maupun majlis taklim mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

       Keempat, peningkatan atmosfer dan suasana praktik sosial keagamaan. Dalam kaitan ini, pemerintah orde baru telah mendukung lahirnya berbagai pranata ekonomi, sosial, budaya dan kesenian islam. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Bank Mu’amalat Indonesia (BMI), Harian Umum Republika, Undang-Undang Peradilan Agama, Festifal Iqbal, Bayt Al-Qur’an, dan lainnya adalah lahir pada zaman Orde Baru. Semua ini antara lain merupakan buah dari keberhasilan pembaharuan pendidikan islam sebagaimana tersebut di atas. Beberapa faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam antara lain: Pertama, semakin membaiknya hubungan dan kerjasama anntara umat Islam dan pemerintah. Kedua, Semakin membaiknya ekonomi nasional. Dan Ketiga, semakin stabil dan amannya pemerintahan. 

C. Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

       Setelah SKB ( surat keputusan bersama ) tiga menteri, usaha pengembangan madrasah selanjutnya adalah dikeluarkannya SKB tiga menteri P&K no.299/u/19884 dengan menteri agama no 45 th 1984, tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum Madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 menteri di jiwai oleh TAP MPR No. II / TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama, antara lain dilakukan melaui perbaikan kurikulum sebagai salah satu diantara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan Madrasah.

       Dalam keputusan tersebut terjadi perubahan berupa perbaikan dan penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Perubahan tersebut tertuang KMA No. 99 th 1984 untuk tingkat MI, ketentuan KMA no 100 untuk tingkat MTS, dan MA no 101 untuk tingkat PGAN. Ke empat KMA tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki kurikulum madrasah agar lebih efektif dan efisien antara lain dalam hal : 

1. Mengorganisasikan program pengajaran.

2. Untuk membentuk manusia memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang maha Esa serta keharmonisan sesama manusia dan lingkungannya.

3. Mengefektifkan proses belajar mengajar.

4. Mengoptimalkan waktu belajar.

       Upaya dalam pengaturan dan pembaruan kurikulum madrasah di kembangkan dengan menyusun kurikulum sesuai dengan konsesus yang di tetapkan. Khusus untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan.

        Pengembangan kedua program kurikulum ini bagi menjadi dua bagian yaitu: pendidikan agama, terdiri dari : al-Qur’an Hadith, Aqidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab, dan pendidikan umum antara lain: PMP, PSPB, Bahasa dan sastra indonesia, pengetahuan, sains, olah raga dan kesehatan, Matematika, Pendidikan seni, pendidikan keterampilan, Bahasa inggris ( MTS dan MA ), kimia ( MA), Geografi ( MA), Biologi (MA), Fisika ( MA) dan kimia (MA).

BAB III

PENUTUP

       Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya usaha represif yang dilakukan oleh rezim orde baru, yang berkuasa selama 32 tahun, rupanya menimbulkan kekecewaan pada banyak pihak. Puncak dari keramahan tersebut adalah dengan turunnya mahasiswa ke jalan dan menduduki gedung DPR-MPR yang dimotori oleh mahasiswa UIN, UGM, dan UI. Dampak dari demonstrasi tersebut membuat semakin memudarnya legitimasi politik rezim orde baru, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.

       Selain itu, seluruh kebijakan yang lahir pada zaman orde baru, termasuk dalam bidang pendidikan, di arahkan pada upaya menopang pembangunan dalam bidang ekonomi yang ditopang oleh stabilitas ekonomi dengan pendekatan sentralistik, monoloyalitas.

Daftar Pustaka

Fuad, A. Zakki. Sejarah Pendidikan IslamSurabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.

Nizar, Samsul. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2007.

Salim, Arskal. Islam di Antara Dua Model Demokrasi, dalam: Wajah Liberal Islam di Indonesia. Jakarta: TUK, 2002.

Von der Mehden, Fred R. “Malaysia dan Indonesia”, Shireen T. Hunter (ed.) Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Dekmejian, R. Hrair, Kebangkitan Islam: Katalisator, Kategori, dan Konsekuensi, Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan  kesatuan, Shireen T. Hunter (ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana Wacana, 2001.

Khaerul Wahidin dan Taqiyuddin, Sejarah Pendidikan Islam Umum & Indonesia. Cirebon: Biro penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 1996.

Abuddin Nata. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2011.

Ikrar Nusa Bhakti, Berbagai Faktor Penyebab Jatuhnya Presiden Soeharto, dalam Pers Dalam “Revolusi Mei” Runtuhnya Sebuah Hegemoni, Dedy N. Hidayat, dkk. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

About Admin MC3

This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.

Related Post